Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kritik Jokowi soal Harga BBM Naik, Buruh: Mending Resign Aja

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan buruh menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Para buruh menilai harga BBM naik membuat masyarakat kecil kian terbebani.

Koordinator SPSI Bekasi, Guntoro, sempat menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kebijakannya yang berdampak kepada semua hal ketika berorasi. "Kalau memang sudah tidak mampu untuk memimpin negeri yang kaya raya ini, ya, mending resign aja," ujarnya Selasa, 6 September 2022.

Menurut Guntoro, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM menambah beban untuk rakyat. Terlebih lagi bahan-bahan pokok harganya ikut terkerek imbas kebijakan ini. "Sekali lagi saya sampaikan bahwa dampaknya bukan hanya tentang naiknya bahan bakar, tapi naiknya bahan pokok, itu yang dirasakan," tuturnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, massa aksi sejak pukul 11.30 sudah mulai berorasi di depan gedung wakil rakyat tersebut. Beragam organisasi serikat buruh dengan berbagai latar belakang ikut serta dalam aksi.

Jalan Gatot Subroto ke arah Slipi ditutup dari jembatan penyebrangan. Namun hanya jalur Transjakarta saja yang aksesnya dibuka untuk sepeda motor dan mobil.

Partai Buruh mengklaim massa yang hadir sampai lima ribu orang. Dalam aksi ini mereka menuntut tiga poin kepada pemerintah. Tuntutan yang disampaikan adalah menolak kenaikan harga BBM, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan menaikkan UMK 2023 sebesar 10-13 persen.

“Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin, 5 September 2022

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar fosil itu dua hari lalu. Harga Pertalite dari harga Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu per liter, Solar bersubsidi Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Polda Metro Jaya Kerahkan 3 ribu Personel

Sebanyak 3 ribu anggota polisi diturunkan ke jalan untuk menjaga demo menolak kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak di depan gedung DPR yang digelar siang ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tiga ribu personel itu merupakan  gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Komarudin seperti dilansir dari Antara, Selasa, 6 September 2022. 

Ribuan anggota polisi itu akan mengawal 11 elemen massa yang akan menggelar demo menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan Jokowi Sabtu pekan lalu. Sebagian dari elemen massa itu menggelar demonstrasi dengan tuntutan tolak kenaikan harga BBM. "Sementara di Jakarta Pusat ada beberapa elemen. Jika tidak salah sekitar 11 elemen tapi yang menyuarakan tolak kenaikan BBM hanya empat," jelas Komarudin.

Dia berharap demonstrasi Selasa ini bisa berjalan dengan kondusif sehingga aspirasi yang dibawa massa bisa tersampaikan dengan baik.

Untuk pengalihan arus di depan gedung DPR sendiri, Komarudin masih menunggu situasi massa di lapangan. "Rekayasa lalin kita tentatif kita, liat situasional. Jika tidak diperlukan, ya tidak akan kita tutup. Tapi jika  memang jumlah massanya diperkirakan bisa menutup Jalan Gatot Subroto,  ya (kita tutup)," jelasnya.

Baca juga: Jokowi di Bogor saat Ada Demo BBM Naik, Istana Bantah untuk Hindari Aksi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

7 jam lalu

Presiden Jokowi (ketiga kanan) bersama Presiden Fiji Wiliame Maivalili Katonivere (kedua kanan) dan Pendamping Filomena Kumete Katonivere (kanan), Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe (tengah), Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda (ketiga kiri), Perwakilan Presiden IPU (Inter-Parliementary Union) Puan Maharani (kedua kiri), Presiden World Water Council Loic Fauchon (kiri) menghadiri Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 2024 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Minggu (19/5/2024). ANTARA/Media Center World Water Forum 2024/Fikri Yusuf
Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.


Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

10 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo berbincang dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri rapat pengurus pleno di kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023. Rapat pleno tersebut membahas agenda rapat pimpinan nasional dan peringatan hari ulang tahun Partai Golkar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.


Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi (kiri), Menkopolhukam Hadi Tjahjanto (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ketiga kanan), Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin (kanan) dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI)  Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail (ketiga kiri) saat meninjau ruang Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) atau Indonesia Digital Test House (IDTH) sebelum peresmian di Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa 7 Mei 2024. Presiden mengatakan kehadiran IDTH sangat penting bagi pengawasan perangkat teknologi digital baik mobil listrik hingga perangkat komunikasi yang akan masuk ke Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.


Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

13 jam lalu

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Ketum Solmet) Silfester Matutina (kiri) dengan Presiden Jokowi. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.


Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

14 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.


Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

17 jam lalu

Luhut Binsar menjemput Elon Musk di Bandara pagi ini untuk membahas beberapa agenda. Salah satunya meresmikan layanan internet Starlink (Instagram)
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.


Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

17 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?


BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

19 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

22 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.